DPR Minta Program Rusun Keagamaan Jangan Dihilangkan
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah agar tidak menunda seluruh anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini masuk dalam kategori backlog. Ia menekankan perlunya sebagian anggaran tetap dialokasikan dalam kerangka indikatif Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Ia menyoroti backlog program rusun keagamaan yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Program tersebut, kata Sudjatmiko, memiliki nilai sosial dan keagamaan yang penting sehingga tetap perlu mendapat tempat dalam perencanaan anggaran pemerintah tahun mendatang.
Sebagian dari backlog tersebut, menurut Sudjatmiko, sebaiknya tidak sepenuhnya ditahan, melainkan dimasukkan ke dalam kerangka indikatif agar program tetap dapat dijalankan sekaligus berada dalam pengawasan yang jelas.
"Jangan seluruhnya dimasukkan ke dalam backlog. Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan," ujar Sudjatmiko, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Hal tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta RKP Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah opsi alokasi, seperti sekitar 33 persen, 25 persen, atau sekitar 20 persen dari total backlog untuk dimasukkan ke dalam kerangka indikatif RKP 2027.
Langkah tersebut dapat menjaga kesinambungan program tanpa mengganggu prioritas pembangunan nasional lainnya yang juga membutuhkan anggaran besar.
