Prabowo: Hukum Harus Ditegakkan, Tidak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak boleh menjadi alat untuk balas dendam politik. Berpidato dalam acara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026), Presiden Prabowo menekankan bahwa hukum harus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun," kata Prabowo dalam pidatonya, Rabu.
Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dihargai. Dia juga menegaskan bahwa hukum juga harus menjadi pelindung rakyat, memberikan rasa aman kepada rakyat yang jujur, dan harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah.
"Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo kembali menekankan bahwa rakyat yang paling lemah harus mendapat perlindungan. Selain itu, rakyat yang mencari kebenaran dan keadilan juga harus dilayani. "Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," paparnya.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
