Konflik di Papua Memanas, Guru Besar UNJ: Negara Tak Boleh Kalah dari Pelaku Kekerasan!
Kekerasan kata dia, justru memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Ketika sekolah, puskesmas, jalan, dan fasilitas pembangunan menjadi sasaran, masyarakat setempat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Kelompok yang mengatasnamakan kepentingan Papua seharusnya melindungi rakyat, bukan membuat masyarakat kehilangan rumah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan masa depan,” ujarnya.
Namun, Haris mengingatkan bahwa ketegasan negara tetap harus dijalankan secara terukur, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan warga sipil.
“Terhadap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi. Namun, terhadap pelaku penembakan, intimidasi, dan perusakan fasilitas publik, hukum harus ditegakkan,” katanya.
Haris mengatakan, pemerintah memegang tanggung jawab utama untuk mengarahkan proses penyelesaian konflik dan pemulihan kehidupan warga Papua.
“Pemerintah tetap menjadi penggerak utama, tetapi proses pemulihan membutuhkan kerja bersama. Tokoh adat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil dapat menjadi mitra negara dalam memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Haris.
Dia menambahkan, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
