Selain itu, pada aspek pelindungan peserta, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono mengatakan sinergi yang dibangun dengan Kementerian Sosial berfokus kepada integrasi data penerima bantuan iuran, interoperabilitas informasi, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, serta penguatan berbagai program prioritas.
"Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kami memandang kolaborasi ini semakin memperkuat kerja sama lintas sektor agar penerima manfaat dapat tepat sasaran dan bisa mengakses layanan dengan baik," kata Agus.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni mengatakan pihaknya mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat regulasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk memastikan kecukupan anggaran iuran JKN bagi peserta PBPU Pemda sejak penyusunan APBD serta memperkuat monitoring dan pertukaran data bersama BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry Budiutomo mengatakan kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan indikator BPS, kesehatan menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian, mengingat hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan.
“Karena itu, pemanfaatan DTSEN yang didukung data kepesertaan BPJS Kesehatan serta pemutakhiran data secara berkala menjadi langkah penting untuk memperkuat basis data nasional dan mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.