Inti dari strategi penanggulangan banjir Beijing adalah inisiatif "kota spons" (sponge city), yang diluncurkan pada 2015 dan didukung langsung oleh Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini mencakup penggunaan permukaan jalan yang dapat menyerap air, taman hujan, dan kolam retensi yang dirancang agar kota dapat menyerap air hujan layaknya spons, alih-alih mengalirkannya ke jaringan pipa yang sudah kewalahan menampung debit air. Secara teoretis, ini adalah gagasan masuk akal yang mengadopsi prinsip-prinsip rekayasa ekologis yang telah teruji dan diterapkan di seluruh dunia.
Namun dalam praktiknya, inisiatif ini justru menjadi salah satu proyek infrastruktur paling sia-sia dan boros di era kepemimpinan Xi. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar USD 232 miliar—bahkan beberapa perkiraan menyebut total pengeluaran hingga tahun 2030 bisa mencapai hampir USD 1 triliun—ke dalam program ini. Ironisnya, menurut perhitungan para peneliti, sejak program ini dimulai, banjir tetap mengakibatkan hampir 4.700 kematian dan kerugian lebih dari USD 70 miliar di berbagai provinsi di China.
Hanya sebagian kecil dari 654 kota di China yang bersedia mengesahkan peraturan daerah untuk menerapkan standar kota spons, meskipun subsidi dari pusat telah mengalir selama satu dekade.
Dana yang seharusnya digunakan untuk "kota spons" digunakan pejabat daerah untuk melabeli berbagai proyek, mulai dari renovasi taman hingga pelapisan ulang permukaan alun-alun, yang tak berkaitan dengan penanganan banjir.
Akibatnya, kapasitas drainase yang sesungguhnya—yang tertanam di bawah tanah dan tidak terlihat saat kunjungan inspeksi—justru terabaikan. Sebagian besar kota di China, termasuk kota-kota metropolitan utama seperti Shanghai, Beijing, dan Guangzhou, masih dibangun dengan standar ketahanan banjir tahunan (kemungkinan banjir berulang sekali dalam setahun) yang hanya mampu menangani curah hujan sekitar 36 mm per jam.