RUU Perampasan Aset Dikhawatirkan Jadi Alat Kekuasaan, Ini Respons DPR
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, gejala penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan juga lebih ringan pada pemerintahan saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman merespons kekhawatiran sejumlah pihak yang mencurigai draf RUU Perampasan Aset dapat digunakan untuk menekan hingga menghabisi lawan politik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
"Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," ucap Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu kemudian membandingkan corak pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," tutur Habiburokhman.
