Salah seorang pengungsi, Mery, mengatakan masyarakat masih menghadapi situasi yang mencekam dan intimidatif. Menurutnya, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak konflik.
“Kami kaum perempuan yang lemah dan paling rentan dalam menghadapi situasi konflik. Karena itu, saya berharap ada sikap tegas pemerintah untuk menyudahi konflik ini,” kata Mery.
Mery juga menyoroti penambahan pasukan nonorganik di wilayah Kabupaten Maybrat. Dia menilai kehadiran pasukan tambahan justru membuat situasi semakin tidak kondusif.
“Saya kira dengan menarik mundur pasukan nonorganik dari wilayah konflik dan diteruskan dengan dialog, bisa menjadi solusi terbaik,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan dan kemanusiaan, Pansus DPD RI turut mencermati pembangunan dan kepentingan masyarakat adat di Papua. Filep menegaskan pembangunan harus memperhatikan hak masyarakat adat serta kepentingan masyarakat lokal.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan. Jangan sampai pembangunan justru melahirkan persoalan baru karena masyarakat tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai,” tegasnya.