Kemenag Dorong Penghulu Kuasai Bahasa Asing untuk Layani Nikah Beda Negara
JAKARTA - Kementerian Agama menyiapkan penghulu agar semakin adaptif menghadapi dinamika layanan nikah yang kian kompleks, termasuk meningkatnya kebutuhan layanan pernikahan lintas negara, lintas budaya, dan lintas bahasa.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan penghulu perlu disiapkan dengan kapasitas yang relevan dengan perubahan zaman. Menurutnya, layanan nikah hari ini tidak hanya berhadapan dengan masyarakat lokal, tetapi juga dengan mobilitas warga, perkawinan campuran, serta kebutuhan komunikasi lintas budaya.
“Ke depan, pernikahan campuran dan layanan lintas negara akan semakin banyak. Karena itu, penghulu harus disiapkan dengan kompetensi fikih munakahat, bahasa Arab dan Inggris, administrasi, serta literasi digital,” ujar Zayadi, Kamis (8/10/2026).
Zayadi menegaskan, kompetensi bahasa menjadi kebutuhan penting dalam layanan kepenghuluan. Penghulu tidak hanya bertugas memastikan sahnya akad, tetapi juga perlu mampu menjelaskan layanan, memahami konteks sosial pasangan, dan menjaga martabat layanan negara dalam ruang yang semakin terbuka.
“Hari ini kita bukan hanya menjadi warga Indonesia, tetapi juga menjadi warga dunia. Maka kompetensi bahasa bagi penghulu menjadi sebuah keniscayaan,” katanya.
Menurut Zayadi, Short Course Penguatan Kapasitas Penghulu dan Pejabat Kepenghuluan yang diadakan Kemenag menjadi ruang penting untuk memperkuat kemampuan penghulu dalam membaca perubahan.
Dia menilai, layanan nikah tidak boleh berjalan dengan pola lama ketika masyarakat yang dilayani terus berubah dari sisi latar belakang, pendidikan, budaya, mobilitas, dan ekspektasi layanan.
Dia menjelaskan, penguatan penghulu dilakukan melalui beberapa materi strategis, mulai dari fikih munakahat klasik dan kontemporer, akad nikah berbahasa Arab dan Inggris, manajemen administrasi layanan, hingga literasi digital. Seluruh materi tersebut diarahkan untuk memastikan layanan nikah semakin profesional, tertib, dan bermartabat.
“Penghulu harus mampu masuk ke dalam perubahan, bukan tertinggal oleh perubahan. Layanan nikah harus tetap sah secara agama, kuat secara administrasi, dan memberi kepastian hukum bagi keluarga,” jelasnya.
Menurutnya, penghulu merupakan wajah layanan negara dalam peristiwa sakral pernikahan. Karena itu, tugas penghulu tidak boleh dipahami sebatas mencatat peristiwa nikah, tetapi juga menjaga kualitas ibadah, perlindungan keluarga, dan kehormatan layanan publik.
“Penghulu adalah representasi negara dalam memberikan layanan pada peristiwa sakral bernama akad nikah. Tugas penghulu tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi juga menjaga kualitas ibadah, kepastian hukum, dan fondasi keluarga,” tegasnya.
Kasubdit Bina Kepenghuluan, Zudi Rahmanto, menambahkan, short course ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas penghulu agar mampu memberikan layanan yang profesional dan bermartabat. Menurutnya, penghulu harus menjaga integritas, ketelitian, dan kepekaan dalam setiap layanan kepada masyarakat.
“Profesionalitas penghulu tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari cara melayani umat dengan adab, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Layanan nikah harus menghadirkan rasa aman, tertib, dan bermartabat bagi masyarakat,” kata Zudi.
Menurut Zudi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama, terutama agenda layanan keagamaan berdampak.
“Penghulu harus hadir sebagai pelayan umat yang profesional dan bermartabat. Ketika penghulu kuat, layanan KUA juga semakin kuat, dan masyarakat mendapatkan layanan keagamaan yang lebih berkualitas dan berdampak,” pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
