Lalu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa penegakan hukum harus diikuti dengan penguatan sistem perlindungan kawasan agar kejahatan kehutanan tidak kembali terjadi.
“Setiap penindakan harus membuat kawasan konservasi semakin sulit ditembus oleh pelaku kejahatan kehutanan. Kita tidak boleh terus-menerus menghadapi pola pelanggaran yang sama tanpa memperbaiki sistem perlindungannya. Karena itu, Gakkum Kehutanan harus hadir sebagai kekuatan pendukung bagi pengelola taman nasional dan kawasan konservasi di seluruh Indonesia, yang setiap hari berada di garis depan menjaga hutan. Negara tidak boleh hanya hadir ketika ada penangkapan. Kehadiran negara harus dirasakan melalui hutan yang lebih terlindungi, habitat satwa yang lebih aman, dan masyarakat yang tetap memperoleh manfaat dari kelestarian alam. Tidak boleh ada keuntungan dari kejahatan yang dibayar dengan rusaknya kawasan konservasi dan hilangnya kekayaan alam bangsa,” tegas Januanto.
Kemenhut terus memperkuat perlindungan kawasan konservasi melalui pengamanan berbasis tingkat kerawanan, patroli terarah, peningkatan kapasitas petugas, kerja sama dengan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan kawasan hutan, melindungi habitat satwa liar, serta memastikan manfaat ekologis dan sosial TN Meru Betiri tetap terpelihara bagi masyarakat dan generasi mendatang.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.