Karhutla Makin Meluas, DPR Desak Kemenhut Bergerak Cepat!
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau *hotspot* di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, sejumlah provinsi mencatat ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 389 titik. Berikutnya, Sumatera Selatan mencatat 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik.
Rajiv menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan terpadu dengan Kemenhut sebagai penggerak utama koordinasi. Menurutnya, upaya pengendalian karhutla harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.
“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
