Karhutla Makin Meluas, DPR Desak Kemenhut Bergerak Cepat!
Dia juga meminta pengelola kawasan hutan dan pemegang konsesi dimintai pertanggungjawaban atas upaya pencegahan serta penanganan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.
Menurut Rajiv, rapat koordinasi harus menghasilkan rencana operasi terpadu, pembagian tanggung jawab yang jelas, pemenuhan kebutuhan petugas di lapangan, serta target penanganan yang dapat dievaluasi setiap hari.
“Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai,” katanya.
Minta Perlindungan Warga dan Petugas Diperkuat
Selain mempercepat pemadaman, Rajiv menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak asap karhutla. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, memantau keluhan warga, menyediakan ruang dengan udara bersih, serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
Dia juga meminta informasi kualitas udara disampaikan secara berkala dengan mencantumkan lokasi dan waktu pengukuran. Informasi tersebut perlu disertai panduan bagi masyarakat mengenai aktivitas di luar ruangan, kegiatan sekolah, dan langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.
“Jangan sampai penanganan hanya menghitung luasan yang berhasil dipadamkan, tetapi mengabaikan warga yang setiap hari menghadapi asap. Perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pemadaman,” tegasnya.
