JAKARTA — Terungkapnya sejumlah kantor polisi rahasia China di berbagai negara, mulai dari Chile hingga Italia, dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan perhatian terhadap apa yang disebut sebagai represi transnasional (transnational repression/TNR) oleh Beijing. Berbagai laporan menyoroti upaya otoritas China dan Partai Komunis China (PKC) dalam memantau maupun memengaruhi kelompok pembangkang, etnis minoritas, serta pengkritik kebijakan pemerintah di luar wilayah yurisdiksinya.
Pola serupa juga ditemukan dalam investigasi Amnesty International tahun 2024, yang mendapati bahwa para pelajar asal China dan Hong Kong yang menempuh pendidikan di luar negeri melakukan penyensoran diri karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka mengekspresikan diri. Akan tetapi, meskipun metode pengawasan langsung telah mendapat banyak sorotan, bentuk-bentuk represi tidak langsung lainnya justru masih luput dari perhatian.
Kasus-kasus yang terjadi di Jepang memperlihatkan relevansi dengan konteks ini. Meskipun letak geografisnya dekat dengan China, memiliki hubungan ekonomi yang luas, serta terdapat diaspora China yang besar, Jepang relatif kurang mendapat perhatian terkait bentuk-bentuk represi transnasional yang tidak terlalu mencolok. Sistem demokrasi dan kerangka hukum Jepang pada umumnya dipandang mampu menjamin kebebasan berekspresi setiap individu melalui perlindungan konstitusi, kebebasan akademik, serta mekanisme hukum formal. Sejauh ini, baru sejumlah kecil organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, yang mengangkat isu tersebut ke ruang publik.
Dilansir The Diplomat, Jumat (13/11/2026), laporan berjudul “Mapping CCP Transnational Repression in Japan: From Self-Censorship to Institutional Pressure” yang dirilis baru-baru ini mengkaji secara lebih mendalam asumsi bahwa fenomena ini tidak terjadi di Jepang. Berdasarkan 14 wawancara yang dilakukan antara Juli hingga November 2024 dengan akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan aktivis, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama yang dialami oleh para narasumber terkait dinamika pengaruh dari individu maupun institusi asal China: tekanan atau intimidasi langsung, penyesuaian institusional, dan sensor mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh lintas batas tidak selalu memerlukan intervensi fisik atau instruksi formal, melainkan dapat berlangsung melalui jejaring sosial, pertimbangan institusional, serta persepsi terhadap risiko.