Penulis: Pangi Syarwi Chaniago, CEO, Founder, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting
SETELAH 18 tahun menjadi wacana dan melewati perjalanan politik yang panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disetujui DPR RI menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menandai babak baru dalam upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan.
Kita patut mengapresiasi DPR RI dan pemerintah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan regulasi yang sudah lama dinantikan masyarakat. Di tengah tingginya kekecewaan publik terhadap praktik korupsi, kehadiran UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh kejahatan kerah putih.
Ada fenomena politik yang menarik dalam proses pengesahan ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut akhirnya terjawab lebih cepat melalui pengesahan di rapat paripurna pada 19 November 2026.
Ini menunjukkan bahwa tekanan dan aspirasi publik tidak boleh dianggap angin lalu. Ketika masyarakat terus bersuara dan menuntut keseriusan pemberantasan korupsi, lembaga negara harus mampu meresponsnya dengan keputusan politik yang konkret.
Koruptor Bukan Hanya Takut Dipenjara, tetapi Juga Takut Dimiskinkan
Selama ini, ada kesan bahwa sebagian koruptor tidak cukup jera hanya dengan ancaman masuk penjara. Mereka masih bisa menikmati hasil kejahatannya melalui aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.
Karena itu, semangat utama perampasan aset harus memastikan bahwa koruptor tidak lagi bisa menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Jangan sampai seseorang sudah menjalani hukuman, tetapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga, jaringan, atau pihak lain.
Pesannya sederhana: korupsi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Negara harus hadir untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan rakyat.
Inilah mengapa UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya.
Namun, keberhasilan pengesahan ini baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan aturan pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai UU ini hanya menjadi macan kertas.
Di sisi lain, mekanisme perampasan aset juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta proses peradilan yang adil. Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru disalahgunakan untuk merampas aset pihak yang tidak bersalah.
Survei Voxpol: 88,9 Persen Publik Setuju UU Perampasan Aset
Jauh sebelum pengesahan dilakukan, hasil survei nasional Voxpol Center Research and Consulting telah memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.
Survei Voxpol Center pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 88,9 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Sementara itu, hanya 8,8 persen menyatakan tidak setuju dan 2,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata-mata agenda pemerintah atau DPR, melainkan tuntutan kuat masyarakat. Publik menginginkan negara memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.
Dukungan masyarakat juga terlihat dari sikap tegas terhadap pelaku korupsi. Survei yang sama mencatat 90,1 persen responden setuju dengan penerapan hukuman mati bagi koruptor, sedangkan 7,7 persen menyatakan tidak setuju.
Temuan ini memperlihatkan tingginya kemarahan dan ketidakpuasan publik terhadap praktik korupsi. Masyarakat menginginkan hukuman yang tegas, memberikan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.
Tentu, dukungan publik terhadap hukuman mati harus dibedakan dari ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pidana mati dalam perkara korupsi memiliki persyaratan hukum tersendiri dan bukan berarti setiap koruptor otomatis dapat dijatuhi hukuman mati.
Momentum Politik Harus Dibuktikan dengan Penegakan Hukum
Pengesahan UU Perampasan Aset di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting yang patut dicatat dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.
Namun, publik tidak cukup hanya disuguhi kabar pengesahan undang-undang. Masyarakat menunggu bukti nyata: apakah aset hasil korupsi benar-benar bisa dikejar, disita, dan dikembalikan kepada negara?
Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat. Jangan sampai negara terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan koruptor kelas kakap.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan banyaknya undang-undang yang disahkan atau banyaknya pejabat yang dipenjara, melainkan seberapa besar uang dan aset negara berhasil diselamatkan.
Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Sebab, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas masa depan rakyat.
Metodologi Survei Voxpol Center Research and Consulting
Survei nasional dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia.
Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face) oleh enumerator terlatih dengan menggunakan aplikasi i-Voxpol berbasis Android.
Survei memiliki margin of error sebesar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.