Korban Puting Beliung Disodori Kwitansi Kosong

TERNATE - Masalah sepertinya enggan menjauh dari para korban bencana angin puting beliung di Ternate, Maluku Utara. Setelah bangunan rumahnya rusak dihantam, menerima bantuan makanan instant kadaluarsa, kini persoalan seputar ganti rugi kembali menerpa mereka.

Meski telah menerima bantuan sebagai ganti rugi dari kerusakan rumah-rumah, para korban tersebut merasa mereka masih dijadikan "komoditi" oleh oknum-oknum pemerintah yang ingin mengambil keuntungan.

Pasalnya, saat menerimanya bantuan dana tersebut, mereka juga disodori kwitansi kosong yang tidak menera jumlah angka yang diterima melainkan. "Ini kan memunculkan keheranan. Ada apa sebenarnya kok kami disodori kwitansi yang tidak ada angkanya," tutur Irwanto, salah satu korban, Kamis (19/3/2009).

Selain disodori kwitansi kosong yang tidak ada angkanya, mereka juga kecewa dengan bantuan Dinas Sosial Kota Ternate itu. Pasalnya, saat meninjau rumah-rumah tersebut beberapa waktu lalu, Walikota Ternate berjanji akan merehab rumah milik Ny Sifat, yang paling parah kerusakannya.

"Nyatanya yang diberikan hanya Rp 3,5 juta. Mana cukup biaya tersebut untuk merehab rumah yang hancur total itu? Ini yang sedikit membuat warga dikecewakan dengan janji tersebut," tambahnya.

Kekecewaan warga memang patut dimaklumi. Pasalnya, rumah Ny Sifat yang bersebelahan dengan mesjid di kelurahan Kasturian itu, memang justru sering digunakan warga terutama kaum wanita sebagai tempat sholat jika mesjid tersebut penuh dengan jamaah pria.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial Ternate saat dikonfirmasi membantah adanya kwitansi kosong sebagaimana yang dimaksud. "Tidak ada warga korban yang disodori kwitansi kosong. Semuanya tertera isinya sebagaimana jumlahnya yakni untuk rusak berat Rp 3,5 juta, sedang Rp 2,5 juta dan rusak ringan berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 500 ribu tergantung tingkat kerusakannya," jelas Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Ternate, Djamaluddin.

Untuk menjernihkan masalah tersebut, pihak DPRD telah mengagendakan pemanggilan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Ternate. "Ada indikasi penyelewengan hingga kami berniat memanggil mereka untuk menjelaskan hal tersebut," ujar Ketua Komisi A DPRD Ternate, Basyir Pelupellesy.

(Syukri Rahmatullah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.