JAKARTA - Permasalahan hukum di Indonesia masih menjadi koreksi pemerintahan saat ini. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka kepercayaan terhadap hukum di masyarakat akan luntur.
Ini diungkapkan anggota Komisi III, Gayus Lumbun dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2009).
"Pemerintah tidak perlu fokus memikirkan berapa rating kita (pemberantasan korupsi), itu hanya masalah like and dislike saja. Lihat bagaimana proses penegakkan hukum di masyarakat yang terjadi di 100 hari kerja pemerintahan SBY," kata Gayus.
Gayus menilai, penanganan kasus hukum yang terjadi di masyarakat belum baik. Dia mencontohkan, kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit dan Chandra, kasus Prita Mulyasari, Antasari Azhar, dan Kasus Nenek Minah yang seolah-olah menunjukkan penegakkan hukum di Indonesia lemah.
"Di negara ini, hukum kita tidak bisa diharapkan tapi justru malah menjerumuskan," tambahnya.
(kem)