JAKARTA- Tak hanya anggaran pelesiran dan pulsa ponsel yang kini menjadi sorotoan publik. Anggaran untuk IT dan pengelolaan web DPR yang mencapai Rp9,4 miliar juga menuai kritikan lantaran dinilai fantastis.

Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, akan mengecek keberadaan anggaran tersebut. "Saya sudah lakukan pengecekan, akan kami buka apa adanya. Tadi saya tanya ke staf yang ada baru Rp5,9 miliar untuk pemantauan jaringan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Pramono menambahkan, "Tapi saya belum tahu angka Rp9 miliar, itu fantastik. Dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa itu."

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, pihaknya belum bisa memastikan perihal anggaran web DPR ada unsur penyimpangan. "Kami tak bisa bilang ada dugaan korupsi dalam itu. Perhatian masyarakat ini harus jadi mometum untuk memperbaiki diri," tandasnya.

Mengenai email anggota dewan, Pram mengatakan, mulai minggu depan semuanya sudah harus memilikinya. "Mulai minggu depan tak ada alasan dewan tak punya akun email pribadi dalam domain DPR, yang dikelola DPR," terangnya.

Selain itu, kata dia, email tersebut wajib dicantumkan di kartu nama. "Kalau email pribadi diserahkan kepada yang bersangkutan. Mulai kartu nama yang baru wajib dicantumkan, selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat telepon, tidak lewat email," pungkasnya.
(ram)