Dewan Minta Demokrat Evaluasi Marzuki Alie
JAKARTA- Pernyataan kontroversi yang kerap dilontarkan Marzuki Ali terus menjadi pembicaraan hangat di DPR. Evaluasi kepemimpinan Marzuki sebagai Ketua DPR pun harus segera dilakukan.
Malik Haramain, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengatakan setidaknya ada dua hal yang mendesak dievaluasi terkait kepemimpinan Marzuki Alie di DPR.
Yaitu efektivitas kepemimpinan yang menyangkut produktivitas rendah, dan buruknya upaya perbaikan citra DPR di hadapan masyarakat, serta evaluasi pernyataan-pernyataan Marzuki yang kerap mengundang kontroversi.
“Hampir mayoritas pernyataannya memiliki substansi yang menurut kita sering kontradiktif dengan upaya perbaikan atau reformasi. Oleh karenanya, seluruh fraksi saya kira seharusnya melakukan evaluasi itu,” ujar Malik di Jakarta, Rabu (3/8/2011).
Dia melanjutkan hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke seluruh pimpinan DPR.
“Harus ada rekomendasi, apakah Marzuki Alie masih perlu dipertahankan, atau kita minta partainya meninjau ulang posisi Marzuki Alie sebagai ketua DPR,” tandas Malik.
Hal senada diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendy Simbolon. Partai Demokrat, khususnya Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera mencopot Marzuki dari jabatannya.
“Dari dulu seharusnya dia dicopot. Salah yang memilih juga sih, masa tak ada jam terbang tiba-tiba jadi ketua DPR? Ini sama saja berspekulasi yang memilihnya,” tegas Effendi.
Effendi mengatakan pengajuan nama Marzuki Alie sebagai calon ketua DPR dari Partai Demokrat adalah blunder, sudah bermasalah, dan tanpa pertimbangan kualitas yang jelas sejak awal.
Partai Demokrat seharusnya menunjuk seorang pimpinan DPR yang minimal memiliki pengalaman sebagai anggota untuk satu atau dua periode masa jabatan. Sementara Marzuki sama sekali tak memiliki pengalaman sebagai anggota DPR.
Partai Demokrat seharusnya sadar sejak awal bahwa jabatan Ketua DPR adalah jabatan penyelenggara negara dengan ukuran kualitas yang jelas, bukanlah urusan perusahaan keluarga yang bisa sesuka hatinya diputuskan, ujar Effendi.
“Kalau statemen dia kontroversial, ya wajar karena jam terbangnya tidak ada. Seharusnya ada ukuran yang jelas dan meyakinkan. Karena tak ada, akhirnya Marzuki berlagak seperti orang ngomong di pasar saja. Yang malu jadinya seluruh anggota DPR dan lembaga,” ungkapnya.
(Kemas Irawan Nurrachman)
