JAKARTA - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat gerah berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Bahkan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), memiliki tuntutan tersendiri terkait masalah ini.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Romidi Karnawan, menegaskan mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil, bukan demi kepentingan politik. Sementara kata dia, yang terjadi di tubuh KPK justru cenderung sebaliknya.
Menurut Romi, KPK sangat rentan dijadikan alat politik asing dalam mengontrol perekonomian Tanah Air dan operasi intelijen politik. Apalagi, status pendirian KPK juga hanya sebagai lembaga sementara (ad hoc) sehingga secara peraturan perundang-undangan semestinya KPK sudah bubar.
Kiprah KPK juga lebih banyak fokus pada pelaku korupsi pribumi. Sedangkan pelanggar kelas kakap dari kelompok ekonomi tertentu yang jauh lebih besar tidak tersentuh.