DENPASAR - Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai masih banyak diwarnai berbagai tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Gagalnya kepemimpinan SBY dalam melindungi HAM di Indonesia disampaikan puluhan mahasiswa dan LSM dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional yang jatuh hari ini.
Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM (ARDHAM) tersebut mengkritisi 7 tahun kepemimpinan SBY-Boediono. Aksi tersebut dipusatkan di depan Kampus Universitas Udayana, Jalan Sudirman, Denpasar, Sabtu (10/12/2011).
"Selama kepemimpinan SBY, masih diwarnai kasus-kasus pelanggaran HAM mulai intimidasi aksi buruh di Freeport, Papua, penembakan masyarakat hingga perampasan tanah di seluruh nusantara, " ujar koordinator aksi Abdul Haris.
Banyaknya kasus pelanggaran HAM, menurut Haris, merupakan bukti gagalnya pemerintahan SBY dalam memberikan perlindungan HAM kepada rakyat. Selain itu, mayoritas kasus HAM yang terjadi belakangan terakhir marak di kawasan sumber daya alam seperti tambang, hutan dan perkebunan. Penangananya pun cenderung menggunakan kekerasan oleh aparat kepolisian.
"Bila terjadi gerakan rakyat dalam menuntut hak, dijawab dengan alat represif negara (polisi dan militer)," tukasnya.
Kata Haris, program percepatan ekonomi yang populer disebut MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) juga dianggap menjadi muara serangkaian pelanggaran HAM marak di Indonesia.
Pengunjuk rasa menuntut pemerintahan SBY-Boediono segera menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap gerakan rakyat, petani, buruh, mahasiswa dan elemen lain dalam menuntut hak. Mereka juga menuntut rehabilitasi korban pelanggaran HAM dan penuntasan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu maupun saat ini. (sus)
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.