JAKARTA - Koalisi Nasional Penyelematan Kretek (KNPK) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Dampak Produk Tembakau dinilai akan merugikan petani tembakau.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Wisnu Brata mengatakan RPP Pengendalian Tembakau tersebut sarat akan kepentingan pemodal asing.  
"Agendanya menghancurkan indsutri kretek secara nasional daripada agenda pengendaliannya. Sementara petani tembakau lokal terancam dengan terus meningkatnya impor tembakau dan hilangnya pasar tembakau akibat tutupnya ribuan pabrik kretek lokal," kata Wisnu di Jakarta, Selasa (20/12/2011).
 
Wisnu menambahkan. petani dan buruh tani nantinya akan terancam jika RPP ini nantinya disahkan. Karena itu, dia menilai, pemerintah dalam hal ini tidak serius dalam melindungi petani dan tembakau lokal.
 
"Akan semakin banyak petani dan buruh tani yang kehilangan pekerjaannya. Pemerintah tidak serius melindungi tani dan pemerintah juga tidak pernah memperdulikan dari mana tembakau itu, yakni lebih memilih mengimpor tembakau ketimbang dari lokal. Yang dikejar pemerintah hanya cukai-cukai tembakau saja. Karena itu, kami melihat efek dari RPP itu adalah banyak industri rokok yang terancam gulung tikar," tuturnya.

(opx)