Survei: Century, Nazaruddin & Nunun Sebabkan Anjloknya Hukum di Indonesia

JAKARTA - Kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi khususnya dalam penegakan hukum secara nasional dinilai tidak memuaskan. Demikian diungkapkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam temuan surveinya yang dilakukan pada 8 hingga 17 Desember 2011 lalu.  
 
Survei yang dilakukan dengan menggunakan sample sebanyak 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia ini menemukan bahwa sebanyak 32,6 persen publik menilai kondisi penegakan hukum secara nasional saat ini buruk, sementara sebanyak 31,3 persen mengatakan baik.

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan hasil temuan ini adalah kali pertama sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2011) yang menunjukkan kondisi penegakan hukum secara umum dianggap buruk oleh publik.

"Pada tahun-tahun sebelumnya penilaian seperti ini tidak pernah terjadi," ujar Kuskrido di kantor LSI Menteng Jakarta, Minggu (8/1/2012).

LSI menemukan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi juga terus menurun. Pada Desember 2008 grafik menunjukan sebanyak 77 persen, Desember 2009 menjadi 59 persen, Desember 2010 turun ke angka 52 persen dan Desember 2011 turun menjadi 44 persen.

Kuskrido menjelaskan penyebab utama dari penurunan persepsi positif tersebut adalah skandal dan kontroversi masalah korupsi, khususnya dana talangan Bank Century, skandal Nazaruddin serta kasus Nunun Nurbaetie.

"Penanggung jawab terhadap penurunan kepercayaan ini bukan hanya pemerintah, tapi semua pihak yang secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, termasuk KPK," katanya.

Disamping itu, sambungnya, DPR khususnya sebagai penggagas Pansus Century nampaknya cukup berhasil menggoreng isu tersebut hingga menciptakan penilaian makin negtif terhadap kondisi penegakan hukum.

(Amril Amarullah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.