DPR: Menakertrans Tak Becus Urusi Buruh
JAKARTA - Demonstrasi yang dilakukan buruh dengan memblokir ruas tol Cikarang-Cikampek merupakan ekses dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.
Ketua Komisi IX DPR urusan ketenagakerjaan, Ribka Tjipatning menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar gagal menangani permasalahan yang dihadapi buruh.
"Menakertrans tidak becus menangani persoalan buruh. Harusnya Menakertrans dan pemerintah berpihak pada buruh bukan malah membela pengusaha," kata Ribka kepada okezone, Jumat (27/1/2012) malam.
Menurut Ribka, Menakertrans harusnya mendorong kebijakan yang berpihak kepada buruh. Selain itu, Menakertransi diminta melakukan upaya pendekatan kepada para pengusaha agar mendukung kebijakan kenaikan upah sesuai tuntutan buruh.
"Menaker harus berani memihak kepada rakyat yaitu kepada buruh. Gerakan buruh itu karena di provokasi oleh Apindo. Kalau sekarang Menaker tidak berani tegas, pernyataannya saja ragu-ragu," kritik politikus PDI Perjuangan ini.
Unjuk rasa besar-besaran yang diikuti ribuan buruh kemarin merupakan bentuk protes atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Jawa Barat.
PTUN memenangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengguat SK Gubernur Jawa Barat tentang kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kabupaten Bekasi menjadi Rp1,49 juta dari sebelumnya Rp1,2 juta. Artinya, upah buruh batal naik 30 persen karena putusan hakim ini.
Rapat koordinasi yang digelar pemerintah, pengusaha, bersama serikat pekerja tadi malam akhirnya menyepakati UMK Bekasi. Kelompok III sebesar Rp1.491.000, Untuk Kelompok II ditetapkan sebesar Rp1.715.000, Untuk kelompok I ditetapkan sebesar Rp1.849.000.
Kesepakatan besaran UMK tersebut akan direkomendasikan oleh Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai UMK yang baru tahun 2012 Kabupaten Bekasi.
"Pemerintah dan Menakertrans harus berani memihak kepada buruh bukan hanya sebagai fasilitator yang terlihat peragu," imbuh Ribka.
(Ferdinan)
