JAKARTA - Kericuhan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), bukan dikarenakan ketakutan masyarakat Bima yang tidak dapat bekerja menjadi buruh tambang, melainkan akan hilangnya daerah pertanian.

Sektor pertanian merupakan sumber penghasilan masyarakat Bima. Hal ini disampaikan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Ali Usman, saat dihubungi okezone, Jumat (27/1/2012) malam.

"Itu konyol kalau masyarakat tidak dapat bekerja di pertambangan, karena bekerja di perusahaan tambang penghasilannya dibawah standar," kata Ali.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan timnya, penghasilan masyarakat Bima dengan hanya menanam bawang merah, dengan lahan 0,3 hektar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp10 juta.

"Rp10 juta itu dengan jangka waktu tanam 30 hari. Artinya setiap bulan masyarakat disana mendapatkan penghasilan Rp5 juta, jauh diatas buruh tambang," jelasnya.

Menurutnya PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang menguasai lahan pertambangan sebanyak 24.980 hektar yang kesemuanya terdapat dikawasan hulu. "Dengan kata lain akan mengganggu daerah pertanian yang sebagian besar berada di daerah hilir dan pinggirnya," ungkapnya.

Ali menambahkan jika SMN berhasil menguasai Dam Diwumoro dapat dipastikan irigrasi warga untuk pertanian akan terganggu. "Dam ini menyuplai tiga kecamatan yaitu,Langgudu, Sape dan Lambu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional HAK Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh mengatakan sumber insiden kericuhan yang kembali terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, jelas terletak pada SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010, yang tetap dipertahankan.

Menurut Ridha, untuk mencabut itu adalah otoritas Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, bukan pemerintah. Karena itu, dia meminta, agar situasi tidak terus berkepanjangan,  maka segeralah SK itu dicabut.
(fer)