ICW Laporkan Dugaan Kolusi Tarif Air PAM Jaya ke KPK
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi penyimpangan dalam kerjasama yang terjadi antara PT PAM JAYA dengan mitra swasta yakni PT Palyja dan PT Aetra.
Penyimpangan itu diduga terjadi dalam penentuan tarif air di Jakarta yang tergolong sangat tinggi jika dibandingkan daerah lain.
“Barusan kita laporkan terkait kasus korupsi antara PAM Jaya dengan mitra swasta di Jakarta terkait dengan indikasi penyimpangan dalam kerjasama yang terjadi antara PT. PAM JAYA dengan mitra swasta,” ujar Agus Sunaryanto Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Agus mengatakan, pelayanan air di Jakarta yang telah dikelola oleh swasta sejak 13 tahun yang lalu harus dibayar tinggi oleh konsumen, jauh di atas harga air di daerah lain.
“Di Jakarta tarif air rata-rata untuk wilayah kerja Palyja adalah Rp7.800 dan untuk wilayah kerja PT Aetra adalah Rp 6.800. Tarif air ini jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp2.600 dan Bekasi yang mengenakan tarif Rp2.300 kepada pelanggannya," jelasnya.
Sementara itu, dalam menetapkan tarif air, setiap lima tahun sekali PAM JAYA bersama mitra kerjanya menggelar rapat untuk menyepakati nilai harga air (rebasing). Namun, menurut Agus, dalam proses tersebut diduga kuat telah terjadi penyimpangan yang melibatkan para pejabat di PAM JAYA maupun mitra swasta.
“Kita minta KPK untuk menelusuri indikasi penyimpangan dalam penentuan rebasing sampai saat ini. Selain itu, KPK juga harus menelusuri para pihak baik pejabat di PAM JAYA maupun mitra swasta yang diduga mendapatkan keuntungan dari proses rebasing,” ungkapnya.
(Insaf Albert Tarigan)
