JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR segera mengumumkan hasil penyelidikan atas proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan biaya Rp20 miliar.
 
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta BK juga mengumumkan nama pengusul ruang yang dilengkapi barang impor mewah, termasuk mengungkap adanya usulan pemasangan alat anti-sadap.
 
"Kalau BK sudah kantongi nama pengusul renovasi ruang Banggar dan alat anti sadap, sangat baik kalau diumumkan ke publik karena akan menyelesaikan semua persoalan," kata Muzani dalam pesan singkatnya kepada okezone, Minggu (5/2/2012).
 
Muzani meminta BK mengumumkan kepada publik agar hasil penyelidikan dapat diketahui secara transparan. Dia khawatir kesimpulan hasil penyelidikan yang hanya disampaikan secara internal malah menambah kecurigaan baru adanya kongkalikong antara BK, Banggar dan Kesekjenan DPR.
 
"Jadi tidak sekedar telusuri siapa dan apa hanya untuk kepentingan BK. Apa alasan Banggar untuk meminta renovasi ruang Banggar serta apa alasan untuk memasang alat anti sadap," ujar Sekjen Partai Gerindra ini.
 
Terkait alat anti- sadap, Muzani menilai rencana tersebut menunjukkan itikad dan niat yang tidak baik untuk menutupi proses pembahasan anggaran di DPR. Niat ini justru bertentangan dengan kewajiban DPR untuk mengedepankan transparansi dalam tiap pembahasan anggaran maupun Undang-Undang.
 
"Bila soal hukum, hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI sudah lebih dari cukup. Tak perlu pasang alat anti sadap di ruang Banggar," ujarnya.
 
Ketua BK DPR M Prakosa sebelumnya menegaskan hasil penyelidikan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. Usulan renovasi ruang yang datang dari pimpinan Banggar, menurut BK tidak melanggar aturan. Namun, nilai proyek membengkak menjadi Rp20 miliar karena pemilihan barang impor.
 
Prakosa menyebut kesalahan pemilihan aksesoris peralatan pendukung ini merupakan tanggung jawab Setjen DPR yakni Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat selaku pejabat pembuat komitmen.
 
Prakosa juga mengakui adanya usulan pemasangan alat anti-sadap untuk ruang Banggar. Usulan itu datang dari Soemirat dan konsultan perencana proyek PT Gubah Laras.
 
Semula dengan usulan alat ini, nilai proyek mencapai Rp24 miliar. Namun turun menjadi Rp20 miliar karena alat anti sadap tidak jadi dipasang. "Tapi dalam pengerjaan tidak dilaksanakan. Alat itu memang enggak ada," ujar Prakosa.
 
Seperti diketahui, peralatan dan perlengkapan ruang Banggar rata-rata merupakan barang impor di antaranya karpet buatan Amerika Serikat Rp900 juta, kursi buatan Jerman Rp24 juta per unit, video wall Rp3 miliar dan lampu impor dari Belanda senilai Rp3 miliar. Seluruh aksesoris ini nilainya mencapai Rp14 miliar dari nilai total proyek Rp20 miliar.
 
BK kemudian memutuskan mengganti sejumlah barang di antaranya kursi impor, lampu impor dan perangkat audio nir kabel. Dengan penggantian sejumlah barang ini, Prakosa menyebut terjadi penghematan hingga Rp5,7 miliar.

(abe)