JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR RI menemui Ketua DPR Marzuki Alie yang sekaligus menjabat Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Hal ini disampaikan oleh Fahri Hamzah sebagai salah satu anggota BK.
 
Menurutnya pertemuan ini nantinya juga akan membahas beberapa rekomendasi BK yang harus segera dilaksanakan. "Jam 12 habis Paripurna kami bertemu Pak Marzuki untuk mengklarifikasi beberapa hal. Kemudian nanti jam 2 kita ketemu lengkap dengan pimpinan DPR, ada beberapa rekomendasi harus segera dilaksanakan. Baik sebagai kelanjutan dari masalah hukum pengadaan renovasi itu ataupun masalah etik. Karena ada masalah etik, kemungkinan juga ada masalah hukum," ungka Fahri kepada wartawan di DPR, Selasa (7/2/2012).
 
Pertemuan dengan Marzuki Alie dan pimpinan DPR ini diperlukan agar ada klarifikasi khusunya oleh Ketua DPR yang tidak bertanggungjawab secara langsung dengan adanya renovasi Banggar, padahal beliau juga selaku ketua BURT.
 
"Perlu diklarifikasi karena memang secara prosedural dan hukum sebetulnya dalam tata kelola pengadaan di lingkungan Dewan ini. Setiap pengadaan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan BURT dan kebetulan pak Marzuki ketuanya. Karena itu seharusnya pak Marzuki bertanggungjawab. Cuma kita mau tanya kenapa pak Marzuki tidak bertanggung jawab secara langsung," simpulnya.
 
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS kemungkinan besar Ketua DPR tersebut beralasan ketidak tahuannya terhadap renovasi Banggar karena dirinya sibuk. "Artinya ada permasalahan di dalam UU MD3, kenapa ada Ketua DPR dijadikan Ketua BURT. Ini juga persoalan," cetusnya.
 
Sementara itu, Fahri juga menjelaskan maksud penarikan Sumirat selaku Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR itu sebetulnya baik.
 
"Karena dia mengerti secara tekhnis. Tapi yang tidak dimengerti oleh pak Sumirat itu adalah bahwa dia harus menjaga jarak dalam posisinya sebagai pejabat pembuat komitmen dengan orang-orang yang meminta kriteria-kriteria kewajaran. Itu yang menjadikan Sumirat terkesan abai begitu," terangnya.
 
Fahri mengindikasi, ada masalah dengan Sumirat dalam hal renovasi ruang Banggar. Menurutnya, Sumirat tidak bisa mengakui sama sekali kalau ada orang yang sebenarnya menekan dia.
 
"Dia mengaku kalau sepenuhnya itu adalah perencanaan yang dia buat sesuai standar. Akan terjadi pelanggaran etik yang ketara kalau misalnya ada anggota DPR menekan harus pakai yang import dari Jerman, ini harus pakai vendor saya. Nantilah jam 2 kita akan sampaikanlah kita harus bertemu dengan pak Marzuki terlebih dahulu," pungkasnya.

(ful)