Pemerintah Tak Berhak Halangi Mahasiswa dari Daerah Berdemo di Jakarta
JAKARTA - Gerakan goyang Istana yang akan digelar pada 27 Maret mendatang bakal diikuti para mahasiswa dan aktivis dari berbagai daerah di Tanah Air.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai wujud protes terhadap rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Terkait rencana aksi tersebut, pemerintah tidak berhak melarang mahasiswa maupun aktivis dari daerah yang hendak datang ke Jakarta untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa.
"Mereka punya hak yang sama sebagai WNI untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat," tegas anggota LSM Bendera, Adian Napitupulu kepada okezone, Jumat (23/3/2012) malam.
Dia menambahkan, jika ada upaya menghalangi mobilisasi aktivis yang hendak ke Jakarta, maka jelas hal tersebut telah menciderai semangat demokrasi.
"Perlu diketahui, mereka bayar pajak, biaya hidup menteri itu dari mana? Dari rakyat. Kehidupan di Jakarta juga dibiayai dari daerah-daerah. Jadi semua punya hak untuk datang," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terus berlanjut. Bahkan pada tanggal 27 Maret mendatang akan ada gerakan besar untuk menggoyang Istana Negara.
Selain elemen mahasiswa, kelompok buruh juga akan ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa. Humas Seketariat Bersama (Sekber) Boing mengatakan kemungkinan aksi buruh akan terbagi dua yakni di Istana dan Gedung DPR-RI Senayan dan sampai saat ini dirinya masih menunggu informasi perkembangan selanjutnya.
(Rizka Diputra)
