Diperiksa BPK, Pemkab Bulukumba Larang Pejabat Eselon Libur
BULUKUMBA - Meski jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di Bulukumba berlaku mulai hari Senin hingga Jumat, namun Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba Andi Bau Amal, telah mengintruksikan kepada pejabat eselon agar masuk kantor di hari libur.
Perintah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang berlangsung minggu pertama bulan April ini.
"Saya berharap semua asisten dan kepala bagian tetap masuk kantor meski hari libur," ujar Bau Amal, Sabtu (14/4/2012).
Menurutnya, larangan pejabat eselon libur sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bulukumba dalam meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan yang baik. Makanya, pejabat harus hadir ketika pemeriksaan berlangsung. "Target WTP ini menjadi prioritas pemerintah. Pejabat harus mendukung secara maksimal," ujar mantan Asisten I Pemkab Bulukumba ini.
Dijelaskan, kebijakan yang diambil ini merupakan bagian dari persiapan segala administrasi pertanggungjawaban terkait segela program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bagian. "Tidak menutup kemungkinan dalam pemeriksaan BPK ada hal-hal teknis yang perlu dijelaskan, sehingga pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) harus ada di tempat," ungkapnya.
Bau menambahkan, dalam pemeriksaan BPK, pihaknya berharap agar semua berjalan sesuai mekanisme yang ada. Sebab, hasil pemeriksaan ini menentukan daerah ini bisa meraih predikat WTP atau tidak, meski ada beberapa komponen lain yang saling berkaitan. "Namun, paling tidak sistem administrasi keuangan daerah bisa ada perbaikan sedikit demi sedikit," jelasnya.
Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Zulkifli Sayye menilai bahwa target pemerintah bisa meraih predikit WTP tahun ini sulit tercapai. Hal ini kata dia, karena sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah masih amburadul. Padahal, dua komponen ini paling berpengaruh dalam pemeriksaan BPK.
"Saya tidak percaya Bulukumba bisa meraih WTP. Kalau pun itu terwujud, saya menganggap itu prestasi yang sudah luar bisa yang dicapai Pemkab. Sebab, manajemen keuangan sangat ambradul, laporan keuangan kadang tidak sinkron dengan yang sebenarnya," kata Zulkifli, di gedung DPRD Bulukumba.
Zulkifli berharap agar hasil pemeriksaan BPK sebaiknya diumumkan secara terbuka kepada anggota Dewan. "Apapun hasilnya jangan dirahasiakan. Kalau perlu diumumkan ke publik biar jelas, apa temuan BPK selama pemeriksaan berlangsung," tandasnya.
(Insaf Albert Tarigan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
