Biaya Nyapres Capai Triliunan Rupiah
DEPOK- Ongkos politik untuk menjadi pemimpin di Indonesia dinilai sangat tinggi. Hal itu memicu terjadinya politik balas budi untuk membayar utang politik setelah calon pemimpin menduduki jabatannya.
Demikian dikatakan Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Zanubah Arifah Chafsoh di acara Temu Rembug dan Sarasehan Politik di Universitas Pancasila, Depok, Selasa (29/5/2012).
Menurut perempuan yang akrab disapa Yenny Wahid itu, tingginya biaya politik itu terjadi di setiap pemilihan pemimpin mulai dari kepala daerah. Terbukti dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi.
“Orang yang diharapkan jadi pemimpin harus mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, tetapi ini justru calon diminta menyumbang, harusnya calon meminta modal kepada rakyat,” katanya.
Yenny mencontohkan, dalam pemilihan bupati rata-rata ongkos yang dikeluarkan saat pemilukada mencapai Rp15 miliar. Angka itu tentu menimbulkan insting pemimpin agar bisa balik modal.
“Nilai-nilai dasar Pancasila telah rapuh, insting layani kepentingan kelompok, perkaya diri sendiri, seolah seperti lingkaran setan yang melekat,” jelas putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid ini.
Bahkan, kata Yenny untuk pemilihan presiden, dana yang dikeluarkan lebih banyak. Jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah. “Tapi sedikit sekali orang kaya yang punya uang sebanyak itu, SBY pun saat menjadi presiden tak punya uang sebanyak itu, dan tak dipungkiri bahwa banyak yang memberikan donasi, kita tak tahu ke depannya seperti apa, parpol saja butuh dana yang besar. Solusinya membangun kesadaran bersama, pemimpin harus beri inspirasi perubahan kultur,” tandasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
