Lapindo Brantas Bisa Saja Wajib Bayar Ganti Rugi

Pramono Anung

Lapindo Brantas Bisa Saja Wajib Bayar Ganti Rugi
JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menuturkan, PT Lapindo Brantas bisa saja diwajibkan membayar ganti rugi kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dari luapan lumpur. Syaratnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pasal 18 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

"Kalau ada uji materi, kemudian dianggap bukan menjadi tanggung jawab negara, dan pasal 18 itu ditolak, ya tanggung jawab perusahaan untuk membayarnya," kata Pram kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (26/07/2012).

Namun, Pram menolak saat dimintai tanggapan terkait dengan pernyataan tiga hakim MK yakni Mahfud MD, Akil Mochtar, Hamdan Zoelva yang mempertanyakan dasar adanya pasal 18 dalam UU Nomor 4 tahun 2012 tersebut.

"Saya enggak mau tanggapi itu. Tanyakan saja kepada hakim MK," ujar Pram.

Yang pasti, sambung Pram, sebagai badan yang mengurusi budgeting, DPR telah melakukan pembahasan mengenai pemberian ganti rugi tersebut jauh-jauh hari. Oleh karena itu, Pram berharap tidak ada penambahan angggaran lagi terkait hal tersebut.

"Jangan kemudian ada tambahan-tambahan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawan perusahaan," pungkasnya. (trk)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Istri Dalangi Pembunuhan Bule di Bali