SBY Sengaja Biarkan Kisruh KPK Vs Polri
JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menghentikan korupsi terhadap amanat reformasi.
Menurut dia, kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tengah menunjukkan kondisi riil tentang lembaga penegakan hukum di Indonesia. Dimana masyarakat sendiri diperlihatkan dengan sebuah adegan lembaga penegak hukum yang tidak bisa memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat didepan mata hukum.
“Kita semua sedang memprihatinkan kondisi penegakkan hukum pemberantasan Tipikor dan nasibnya kelak. Berlarutnya konflik antara dua lembaga penyidik, Polri dan KPK yang dipicu kasus Simulator SIM jelas telah disikapi dengan membangun jebakan permainan kekuasaan dan hukum oleh lembaga penegak hukum. Pilihan tersebut jelas telah mengasingkan dan merampas hak rakyat sebagai subyek untuk dibebaskan dari Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN) sebagaimana amanat konstitusi dan reformasi,” ungkap Eva kepada Okezone, Sabtu (6/10/2012).
Eva menjelaskan bahwa akal sehat rakyat akan membenarkan bahwa penegak hukum sedang asyik bermain-main dengan hukum termasuk mengkriminalisasi anak buah sendiri menggunakan data delapan tahun lalu yang dihidupkan kembali. Disisi lain, kata dia, KPK juga memaksimalkan panggung sebagai pihak teraniaya dengan dukungan publik karena memang penguasa melakukan pembiaran.
“Permainan hukum dan adu jotos antar aparat penegak hukum ini harus dihentikan oleh presiden sebagai komandan dan pemegang mandat perwujudan reformasi. Presiden yang punya kekuasaan, harus digunakan untuk memastikan penegak hukum tidak mengkorup arah dan tujuan reformasi,” jelas anggota Komisi III DPR itu.
Bagi Eva, kasus kisruh KPK versus Polri harus dijadikan refleksi oleh semua pihak termasuk SBY, bahwa lembaga hukum di Indonesia memang melakukan korupsi dan tidak menjalankan amanah reformasi.
“Presiden termasuk para politisi harus berposisi sama dalam mendudukkan persoalan bahwa pertikaian Polri dan KPK sebgaia refleksi penegakkan hukum yang korup dan sebenarnya merupakan sinyalemen adanya korupsi terhadap reformasi. Pantas jika kita saksikan bagaimana masyarakat melakukan upaya perlawanan,” jelas dia.
Oleh sebab itu, dia mendesak agar SBY tidak hanya berwacana saja melainkan mengimplementasikan pernyataannya sebagai garda depan pemberantasan korupsi. Bahkan, kata dia SBY juga harus menertibkan dan menormalkan prilaku para penegak hukum yang justru melanggar hukum.
“Sikap presiden yang selama ini lebih mencerminkan ilmuan reformasi harus segera bertransformasi menjadi komandan reformasi dengan menertibkan dan menormalkan perilaku para penegak hukum,” ucap dia.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
