Pemerintah Kesulitan Berantas Imigran Gelap
JAKARTA - Kehadiran imigran gelap menimbulkan dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional di Tanah Air. Sayangnya, pemerintah belum memiliki kebijakan khusus untuk memberantas imigran gelap ini.
"Soal desakan Australia terkait Imigran, kita tidak bisa menghindari. Kita sering digunakan sebagai negara tempat persinggahan, untuk tujuan selanjutnya. Tetapi kalau dibiarkan seperti ini proses penyaluran imigran-imigran ke negara tujuanya itu, tidak semudah dan secepat kita bayangkan," ujar Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin,pada acara Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat (PKKT), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Menurut Amir, langkah penanganan masalah tersebut adalah kerja sama dengan International Organization of Migration (IOM) dan United Nation High Commisioner of Refugees (UNHCR). "Jumlahnya (imigran) dari waktu ke waktu semakin meningkat, memang ada kerja sama internasional yang cukup memperhatikan masalah ini," tuturnya.
Dia mencontohkan, imigran ilegal yang berada di Cisarua, Jawa Barat. Kata Amir, bila dibiarkan, akan terus menerus menimbulkan masalah sosial. “Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi setidak-tidaknya adanya pertemuan ini (PKKT) mudah-mudahan ada suatu rumusan yang lebih tepat," terangnya.
Dia berharap, tempat persinggahan yang didiami oleh imigran ilegal tersebut nantinya tidak menimbulkan banyak kerugian bagi bangsa Indonesia.
"Ya tentunya sekali kita bekerjasama dengan IOM PBB dan terutama sekali tempat persinggahan mereka itu jangan sampai menimbulkan masalah. Kalau tidak ada perhatian dilakukan saat ini menimbulkan suatu permasalahn sosial yang tidak kecil, dan nanti pemecahanya lebih sulit," pungkasnya.
(Dede Suryana)
