MA & KY Didesak Selidiki Proses Hukum Kasus PT Showa
JAKARTA - Dana sebesar Rp190 miliar milik PT Showa Indonesia Manufacturing diduga raib dibawa kabur oleh salah satu petinggi perusahaan tersebut. Pelakunya diduga bernama Hendra Wijaya yang menjabat Wakil Direktur Utama anak perusahaan Astra Hondra Motor.
Sejumlah pengamat menduga penanganan kasus ini penuh kongkalikong, lantaran Hendra beberapa kali diproses pihak kepolisian maupun kejaksaan, namun selalu lolos dari jeratan hukum. Bahkan yang bersangkutan kabarnya sudah sempat diproses di Pengadilan Negeri Bekasi namun berhasil lepas dalam proses hukum.
Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Alam Pikir Indonesia (Gerak Api) Santoso mengatakan, kuat dugaan terjadi proses aneh dalam penanganan kasus hukum PT Showa (Perusahaan PMA) tersebut. Terutama, terkait harapan publik akan hadirnya peradilan yang bersih serta proses hukum yang adil dan transparan.
“Kami tidak melihat apakah kasus ini melibatkan pemerintah atau swasta, tapi intinya kami menduga ada proses hukum yang janggal dalam penanganan kasus PT Showa Indonesia ini,” ujarnya.
Santoso menambahkan, salah satu indikasi yang janggal dalam kasus ini dapat terlihat dari segi waktu berjalannya proses hukum hingga keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan kasus ini kepada pihak pengadilan sesungguhnya telah memakan waktu yang cukup panjang, hingga beberapa tahun. Namun, setelah disidangkan di PN Bekasi, dan belum masuk pada tahap mengadili subtansi pokok dakwaan, majelis hakim PN Bekasi memutuskan menerima keberataan (eksepsi) terdakwa atas dakwaan jaksa yang kabarnya masih kabur.
“Alhasil, terdakwa kini dapat menghirup udara bebas, dan sama sekali belum pernah diadili terhadap materi pokok dakwaan yang sesungguhnya di pengadilan. Padahal, materi dakwaan itu sudah disusun bertahun-tahun lamanya," ungkapnya.
Kejanggalan penanganan kasus ini sendiri dinilai perlu dibongkar ditengah komitmen membenahi sistem penegakan hukum yang dinilai banyak sandiwara. Apalagi saat ini ada momentum ketika kasus-kasus mafia hukum, dugaan suap, tarik-ulur penanganan kasus simulator SIM antara KPK dan Polri yang menjadi perhatian publik untuk segera ditutaskan.
(Muhammad Saifullah )
