Image

Tak Periksa Boediono, KPK Berpotensi Langgar HAM

JAKARTA - Indonesian Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi mencederai prinsip Hak Asasi Manusia apabila tidak berani memeriksa Wakil Presiden, Boediono dalam mengusut kasus skandal bailout Bank Century.

"Semua orang harus sama di depan hukum, tanpa terkecuali. Itulah inti dari prinsip HAM yang berlaku universal, equality before the law," kata Wakil Ketua IHCS, Ridwan Darmawan, saat dihubungi, Selasa (20/11/2012).

Ridwan mengatakan, kerangka negara hukum modern yang dianut Indonesia sebenarnya tidak mengenal warga negara kebal hukum. "Semua warga negara sama, tidak ada perbedaan," terangnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan tidak mungkin bisa menelusuri keterlibatan Budiono dalam kasus Bank Century. Berlindung pada Pasal 7B Undang-undang 1945, Abraham menyatakan hukum konstitusi Indonesia melarang KPK melakukan penyelidikan kepada warga negara istimewa.

Sebagai wakil presiden, Abraham menilai Budiono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia itu merupakan warga negara istimewa. Dalam hukum konstitusi, menurutnya, KPK tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan kepada warga negara istimewa.

Ridwan menilai, Abraham keliru dalam menafsirkan konstitusi warga istimewa. Menurutnya, Pasal 7B UUD 1945 merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam mengatur proses pemakzulan Presiden dan wakilnya.

"Jika Presiden atau wapres melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya," kata Ridwan.

Padahal, tambahnya, ketika kasus pengucuran dana talangan Century terjadi, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Sehingga, Pasal 7B UUD 1945 tidak bisa diterapkan kepadanya.

"Sementara terkait Century, terjadi sebelum Boediono menjabat sebagai Wapres. Hemat saya, KPK harus berani periksa Boediono," terangnya.

(trk)
Live Streaming
Logo
breaking news x