Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

DPR: Kementerian Ngantor di Jakarta Bukan Masalah Utama Banjir

Misbahol Munir , Jurnalis-Minggu, 20 Januari 2013 |08:43 WIB
DPR: Kementerian <i>Ngantor</i> di Jakarta Bukan Masalah Utama Banjir
Foto: Fitri Yulianti (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengungkapkan bahwa wacana tentang pemindahan Kementerian Pertanian dan Kelautan serta Ibu Kota bukan solusi mengatasi banjir Jakarta. Pasalnya, banjir di Jakarta sudah terjadi sejak zaman dulu.
 
Menurut dia, permasalahan banjir Jakarta harus dimulai dari penataan secara menyeluruh. Terutama, persoalaan gorong-gorong dan daerah resapan yang harus menjadi prioritas.
 
“Banjir harus jadi perhatian serius. Kementerian PU bilang tidak bisa dihindarkan. Sah-sah saja alibi mereka. Banjir memang selalu muncul, kenapa karena pertama soal infrastruktur yang tidak pernah dipikirkan secara serius seperti gorong-gorong, saluran tidak pernah disentuh,” ungkap Firman saat berbincang dengan Okezone, Minggu (20/1/2013).
 
Bagi dia, jika sistem galian yang biasa dilakukan oleh Telkom dan PDAM tetap begitu saja, maka persoalaan banjir akan sulit teratasi. “Contohnya, galian di dekat jalan itu tumpang tindih, Telkom, PDAM, dll. Itu semua jelas sistemnya amburadul, pemerintah lintas sektor senaknya sendiri,” kata politikus Golkar itu.
 
Kuncinya kata dia, pemerintah harus konsisten dan tegas dalam melakukan penataan secara menyeluruh. “Gorong-gorong di Jakarta harus selebar jalan tol. Tapi pemerintah tidak konsisten dan tegas dalam segala hal. Sehingga tidak ada penataan secara menyeluruh, coba bandingkan dengan Singapura,” jelas dia.
 
Namun, dia pesimis banjir Jakarta bisa diselesaikan jika hanya diserahkan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarat semata. Kata dia Pemerintah Pusat dan kota penyangga juga harus dilibatkan agar permasalahan banjir bisa teratasi.
 
Atasi Banjir Jakarta sudah pesimis. Kemacetan dan banjir kan sama. Orientasi pemerintah hanya proyek, daerah yang seharusnya jadi resapan gak ada. Pemerintah pusat memang hanya soal kebijakan tapi soal banjir harus turun tangan ini persoalaan nasional.

(Misbahol Munir)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement