Inpres Kamtibnas Muncul Karena Konflik Sosial Meningkat
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan karena dilatar belakangi maraknya konflik horizontal.
"Saya kira kemarin presiden sudah menyampaikan latar belakangnya peningkatan kerusuhan sosial meningkat, dan diakui, ada beberapa tempat penngamanannya tidak tuntas, pada tahap-tahap awal mungkin sudah selesai, tapi tidak dijaga terus,” ungkap Djoko kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Ada kesan dari publik, lanjut Djoko, seolah-olah ada pembiaran, padahal tidak ada, hanya tidak tuntas, kurang terpadu antara keamanan daerah, pemerintah daerah, sehingga bunyinya adalah peningkatan efektifikas. “Tapi bukan melakukan operasi atau apa," singkatnya.
Menurut dia, meski ada Inpres soal Kamtinas namun pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk meninstruksikan tentara. "Pemerintah daerah sifatnya koordinatif, pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengarahkan tentara. Masih ada UU TNI, Polri, konflik sosial, UU pengangan konflik daerah," terangnya.
Djoko menjelaskan bahwa otoritas Kepala Daerah melakukan pencegahan lebih awal sedini mungkin. "Menangani, kalau bisa dicegah, diketahui sumber-sumbernya dulu, kepala daerah kan harus tahu konflik di daerahnya masing-masing, soal buruh, agama, ekonomi, kecelakaan kecil jadi besar. Kayak gini ini, jangan sampai kemudian seperti ini, tahu-tahu langsung ke kepolisian," jelas dia.
Contohnya kasus konflik di Lampung, lanjut Djoko, kita perintahkan Kemenpera, Dikbud untuk ke sana. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, ada rumah yang rusak atau tidak, yang ada perawatan. Lebih kepada evaluasi, apa yang terjadi tahun lalu, kita perbaiki.
Konflik di daerah, terjadi semakin besar karena pemerintah daerah kurang koordinasi dengan aparat setempat.
"Enggak, hanya efektifitasnya kurang, koordinasinya kurang, harusnya bupati dong yang tampil, selama inikan polseknya, dan lain-lain," pungkasnya.
(K. Yudha Wirakusuma)
