Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Ketua Apindo: Vonis Hartati, Pengusaha Takut Berinvestasi

K. Yudha Wirakusuma , Jurnalis-Minggu, 10 Februari 2013 |05:00 WIB
Ketua Apindo: Vonis Hartati, Pengusaha Takut Berinvestasi
Hartati Murdaya (Foto: Heru H/okezone)
A
A
A

JAKARTA- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan memvonis dua tahun delapan bulan penjara kepada pengusaha Hartati Murdaya, karena didakwa menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah.

Kasus yang menimpa Hartati menjadi pelajaran tersendiri untuk para pengusaha.

“Dalam pandangan saya, Bu Hartati merupakan korban ketidakpastian hukum. Korban kebijakan yang berubah-ubah karena pergantian kekuasaan. Tentu, kasus ini jadi pembelajaran bagi investor,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, Sabtu 9 Februari.

Anton menegaskan, perlu adanya penekanan paradigma pengusaha adalah agen perubahan yang berjasa menggerakkan perekonomian. Mestinya negara berkewajiban melindungi pengusaha. Saat ini pengusaha tidak punya tempat untuk mengadu ketika ditekan dan dimintai uang oleh penguasa.

“Kepada siapa pengusaha harus mengadu? Kepada gubernur-kah? Itu tidak juga menolong. Kepada penguasa yang kewenangannya lebih tinggi? Itu juga bukan solusi,” tuturnya.

Vonis Hartati, lanjutnya, jelas menjadi kendala bagi investor, dan putusan pengadilan ini sama saja menghilangkan peluang untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

“Banyak penguasa daerah yang berbuat seenaknya, termasuk kepada pengusaha. Pengusaha dimintai ini dan itu. Tentu sebagai pengusaha susah menolak, apalagi melawan. Kami jelas kalah karena mereka punya kewenangan luas, termasuk kewenangan membolak-balik kebijakan,” tambahnya.

Dia menuturkan bahwa putusan Pengadilan Tipikor tersebut membuat kalangan dunia usaha berpikir dua kali untuk memutuskan berinvestasi di daerah. Ketidakpastian hukum dan tekanan penguasa daerah dikhawatirkan menyebabkan mereka menjadi korban-korban berikutnya.

“Mestinya kondisi seperti ini menjadi konsideran pengadilan dalam membuat putusan. Jangan tiap kali ada kasus yang melibatkan penyelenggara negara dengan pengusaha, selalu pengusaha yang dianggap salah. Ingat, negara butuh pengusaha, karena pengusaha menciptakan lapangan kerja dan menggerakan ekonomi,” terangnya.

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement