Ini Penjelasan Bambang Soesatyo Soal Pertemuan dengan Djoko Susilo

|

Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)

Ini Penjelasan Bambang Soesatyo Soal Pertemuan dengan Djoko Susilo

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membantah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kasus pengadaan simulator SIM dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo.

Dia pun mementahkan seluruh pemberitaan yang menjabarkan pertemuannya dengan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri itu terkait kasus ini.

Bambang menegaskan, dirinya tidak pernah ikut dalam pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan sebagaimana ditulis majalah Tempo. Ia mengaku tidak mengenal dengan orang yang mengaku pernah bertemunya di kafe tersebut. Hal itu kata dia, bisa dibuktikan dari rekaman CCTV yang ada di sepanjang kafe itu.

"Sampai saat ini sepanjang kafe itu ada di Plaza Senayan saya tidak pernah mengunjungi kafe itu. Saya selalu berkunjung restoran Oyster langganan saya di lantai lima depan studio 21. Dan itu lagi-lagi bisa di cek di CCTV yang ada di mal tersebut," katanya dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (12/3/2013) malam.

Dia juga menyangkal soal pertemuan makan siang dengan Djoko Susilo di restoran Jepang Bassara yang disebutkan terjadi pada bulan November 2010 lalu. Bambang menjelaskan, pertemuan itu sebenarnya terjadi pada awal 2010, ketika dia masih menjadi anggota tim sembilan penggagas Hak Angket Century. Pertemuan itu pun tidak terlalu lama, sekira 1,5 jam saja.

"Pertemuan di Bassara itu kira-kira awal 2010. Dan saat itu saya masih ingat betul sebagai anggota tim sembilan penggagas hak angket Century lagi sibuk-sibuknya melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga terlibat kasus Century di Pansus," jelasnya.

Bambang melanjutkan, dalam pertemuan ini, Djoko Susilo  menyampaikan ada indikasi Kemenhub akan mengajukan kembali usulan perubahan (RUU) Lalu Lintas yang pada 2009 sudah diketok palu DPR. Djoko Susilo mengeluhkan implementasi RUU ini akan berbenturan dengan  DLLAJR. 

"Kemudian Aziz (Aziz Syamsuddin) menjelaskan bahwa terkait Undang-Undang Lalu-lintas (UU LL) itu domainnya Komisi V dan bukan domain Komisi III," paparnya.

Bambang juga mengaku, lebih banyak diam dalam pertemuan ini, karena dia masih belum banyak paham soal mekanisme pengajuan, pembuatan dan pembahasan sebuah UU. Sebab, saat itu dia baru 3-4 bulan menjadi anggota DPR.

Laporan Tempo ini menurutnya kurang lengkap dan menyeluruh. Pada saat itu, lanjut Bambang, Djoko Susilo sebenarnya menyampaikan soal persoalan implementasi UU LL dan informasi adanya upaya atau usulan baru perubahan UU LL yang menurut informasi yang didengarnya digagas Kemenhub. Selain itu, dia juga menekankan, tidak ada sekalipun adanya notulen rapat di Komisi III maupun Banggar yang mencatat adanya rapat soal anggaran simulator.

"Ini fakta. Sekali lagi, notulen rapat, UU, PP yang menegaskan soal anggaran-anggaran yang harus melalui pembahasan sudah menjadi bukti formil yang sulit dibantah, dan semua sudah Komisi III serahkan pada KPK," tuturnya.

Terkait kasus pengadaan alat simulator ini, yang juga termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bambang menyarankan agar mengacu pada UU no 20 PNBP. Sebagai catatan, dalam UU No.20 tahun 1997 tentang PNBP dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.73 tahun 1999 menyebutkan, walaupun PNBP bersifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan.

"Lalu simak lagi Pasal 5 PP no.73 tahun 1999, yang menyatakan instansi yang bersangkutan dapat menggunakan dana PNBP sebagaimana dimaksud Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari menteri keuangan," tegasnya.

(put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Golkar Bisa Hancur Tanpa Rekonsiliasi