Mendagri: Bendera GAM, Tak Boleh Ada Peraturan yang Mengalahkan UU

Mendagri: Bendera GAM, Tak Boleh Ada Peraturan yang Mengalahkan UU
MAKASSAR - Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga kini masih dikaji untuk disahkan menjadi bendera Pemerintah Provinsi Aceh.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi tentang masalah bendera tersebut, dan hasilnya bendera tersebut melanggar undang-undang yang berlaku.

“Yang jelas (masalah bendera ini harus) menyesuaikan dengan verifikasi yang kita lakukan. Ada 12 poin dari verifikasi itu antara lain, mengenai legal drafter-nya dan mengenai substansinya,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Makassar, Senin (8/4/2013).

Ini dikatakan Mendagri usai melantik pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Gamawan menegaskan, tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah mengalahkan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 11 tentang Aceh dan PP nomor 77/2007, saya kira itu sudah jelas,” sambung Gamawan.

Sementara itu, poin-poin dalam perjanjian perdamaian atau MoU antara kelompok separatis GAM dengan pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 tetap dimasukkan dalam pertimbangan pengesahan bendera itu.

“Kita memberikan sesuai dengan prosedur hukum itu 14 hari. Jadi semua masih dalam proses,” pungkas Gamawan. (trk)
(kem)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Romy Pesimis SDA Bisa Gelar Muktamar Tandingan