Polisi Diminta Usut Kasus Bentrok di Rawas Utara
JAKARTA - Komisi III DPR menyatakan keprihatinanya terkait insiden di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan empat warga dan enam polisi luka-luka.
Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, ada transformasi informasi yang tidak lengkap sehingga memicu kericuhan warga.
"DPR sebenarnya sudah ingin mengesahkan Musi Rawas Utara untuk disahkan menjadi kabupaten saat Paripurna pada tanggal 12 Maret 2013 lalu. Namun, karena ada satu persyaratan yang kurang lengkap, pengesahan tersebut ditunda," kata Yani dalam rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Selain adanya disinformasi yang disampaikan, Yani juga menduga ada upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada masyarakat. Provokasi bisa saja berasal dari mereka yang tidak setuju pemekaran wilayah Musi Rawas Utara atau bisa juga provokasi untuk kepentingan Pilkada.
Oleh sebab itu, dia berharap agar aparat kepolisian segera mengusut tuntas motif dari adanya provokasi kepada masyarakat tersebut, termasuk upaya disinformasi yang disampaikan kepada masyarakat.
"Saya meminta Propam untuk turun menyelidiki, karena ada empat orang yang tertembak di kepala. Ini jelas terjadi pelanggaran prosedural. Masak menghadapi masyarakat polisi menggunakan peluru tajam. Karena saya mendengar informasi, polisi terlebih dahulu melakukan serangan," tandasnya.
Sebelumnya, bentrokan antara polisi dan warga di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Senin, 29 April 2013, menewaskan empat orang dan melukai puluhan warga dan polisi.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius, menerangkan, aksi unjuk rasa warga Muara Rupit dimulai Senin kemarin sekira pukul 10.00 WIB. Unjuk rasa itu merupakan buntut kekecewaan atas gagalnya pemekaran Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).
Mereka membakar ban dan menutup total Jalinsum (jalan lintas Sumatera). Kemudian, Kapolres bersama Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara mendatangi mereka meminta tidak blokir jalan. Tapi tidak dapat respons. Mereka minta gubernur dan mendagri datang ke sana.
Kemudian, pukul 21.00 WIB, Kapolres Musirawas, AKBP Barly Ramadani, bersama ketua presidium pemekaran, Sarkorwi, meminta massa untuk membubarkan diri. Namun, tidak digubris dan massa justru berteriak, "Sarkorwi berkhianat.”
Pukul 21.30 WIB, saat Kapolres berusaha menenangkan massa terjadi pelemparan batu dari arah pengunjuk rasa ke polisi yang memicu terjadinya bentrokan antara massa dan Kepolisian. Terdengar suara letusan senjata api di perkirakan jenis kecepek dari arah kerumunan massa kemudian dibalas oleh petugas Dalmas.
Kondisi terkini di Musirawas, massa masih memblokir Jalinsum.
(Misbahol Munir)
