Istana: Penghargaan Tak Akan Membuat SBY Silau
JAKARTA - Rencana penganugerahan penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) pada akhir Mei 2013, menuai penolakan. Lalu, apa tanggapan Istana Negera atas penolakan itu?.
Staf Khusus Presiden bidang Politik, Daniel Sparingga mengatakan, menerima penghargaan bukan dan tidak pernah menjadi tujuan Pemerintahan SBY.
"Dia (SBY) hanya memiliki kehendak untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada rakyat dan negerinya," kata Daniel dalam pres rilisnya kepada Okezone, kemarin.
Dengan segala kekurangannya, kata Daniel, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai pemimpin, SBY ingin memenuhi komitmen konstitusional dan personalnya untuk menjaga kebhinekaan sebagai bangunan dasar dari Republik ini.
"Penghargaan tidak akan membuatnya silau. Cacian juga tidak akan membuatnya berkecil hati untuk menjalankan amanah dalam sisa masa kepemerintahannya," ujarnya.
Menurut Daniel, SBY hanya meminta agar semua pihak paham bahwa kemajemukan adalah sebuah berkat sekaligus tantangan. "Kita perlu merayakan sekaligus mengelolanya. Kita perlu kontitusi dan hati yang besar untuk memajukan Indonesia," terangnya.
Presiden SBY, lanjutnya, berbagi keprihatinan yang sama dengan sejumlah kalangan tentang masalah intoleransi dalam masyarakat. SBY berpandangan bahwa semua kelompok yang berbeda faham dan keyakinan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara harmoni sosial.
"Semua orang hendaknya mencegah dirinya terlibat dalam pengabaian akan pentingnya menghormati keyakinan yang dimiliki kelompok lain," kata Daniel.
Kesaling-pengertian dan kesaling-penghormatan adalah norma dasar dalam masyarakat majemuk. Intoleransi adalah tantangan masyarakat majemuk yang harus dimenangkan dengan membangun dialog yang setara, bukan dengan menyebarkan permusuhan dan kebencian.
"Presiden menegaskan bahwa Negara menjamin sepenuhnya kebebasan warga negara menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Adalah peran tokoh masyarakat dan agama untuk menyemaikan perdamaian dan kerja sama di antara kelompok kelompok yang berbeda kepercayaan dan keyakinannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak SBY menolak pemberian penghargaan dari organisasi yang giat mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antarkepercayaan itu, karena bertolakbelakang dengan fakta di lapangan.
"Atas deretan fakta kekerasan sesungguhnya, kepemimpinan SBY lumpuh menghadapi intoleransi dan kekerasan atas nama agama," kata tokoh Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Setara Institute Hendardi.
(Tri Kurniawan)
