Intelijen & Bimas Polri Harus Diperkuat di HUT ke-67
JAKARTA - Memperingati HUT Polri ke-67 yang akan menyongsong tahun politik pada tahun 2014, korps baju coklet harus lebih memperkuat jajaran intelijen dan Bimas.
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, memperkuat jajaran intelijen dan Bimas ini demi mendeteksi serta mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan pada tahun politik.
"Polri jangan membiarkan telur menetas menjadi naga. Sebab tantangan Polri ke depan cukup berat, yakni menjaga kamtibmas dari berbagai konflik dan kerusuhan," kata Neta, melalui keterangan yang diterima okezone, Minggu (30/6/2013).
Neta mencontohkan, aksi demo menolak kenaikan harga BBM kamarin yang terjadi di 62 kota patut menjadi perhatian Polri dalam menjaga kamtibmas.
Dijelaskannya, pada tahun 2012 lalu, situasi kamtibmas bisa dikatakan tergolong rawan. Berbagai konflik dan kerusuhan terjadi, mulai dari Aceh sampai Papua yg menyebabkan 154 orang tewas dan 217 luka.
"Di tahun 2013-2014 bukan mustahil konflik ini kian meluas, jika Polri tidak segera berbenah. Jika itu terjadi kepercayaan publik terhadap Polri akan kian rapuh," jelasnya.
Berdasarkan data dari IPW, setidaknya ada enam kenapa krisis keamanan terjadi yang membuat kepercayaan masyarakat pada Polri tidak pernah terbangun yakni, kontrol atasan sangat lemah, adanya target ambisius dari atasan, bawahan cendrung cari muka, tidak ada tolok ukur yang jelas dalam rotasi tugas, tidak ada sanksi pemecatan pada perwira tinggi bermasalah dan gaya hidup hedonis yang makin membudaya di kepolisian.
"Meskipun Polri sudah memperoleh renumerasi, upaya membenahi sikap, prilaku dan kinerja anggotanya, terutama jajaran bawah, masih saja belum maksimal. Perubahan mind set di jajaran atas belum terjadi," kata Neta.
Saat ini, kata dia, jajaran elit Polri cenderung larut dengan pencitraan yang tidak membumi. Pin anti KKN digunakan, namun masih tetap terjadi di segala lini di Polri. Hal ini terbukti setelah terkuaknya kasus Simulator SIM.
"Nyata-nyata tamparan bagi konsep pin anti KKN di Polri. Kasus ini menunjukkan tidak ada keinginan yang kuat untuk membenahi KKN di Polri. Akibatnya, keinginan Polri untuk mendapat kepercayaan masyarakat tidak pernah terwujud. Masyarakat selalu menilai bahwa polisi masih sulit untuk bisa dipercaya," tuturnya.
Lebih lanjut, Neta mengatakan saat ini yang diinginkan masyarakat dari Polri hanya dua hal, yakni polisi senantiasa bersikap adil dan polisi dapat memberi kepastian hukum serta adanya jaminan keamanan.
"Artinya, dalam menjalankan tugas, polisi senantiasa bersikap adil dan dapat memberi kepastian waktu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga masyarakat tidak merasa diombangambingkan setiap kali berurusan dgn polisi. Tapi, bisakah Polri dipercaya untuk mewujudkan hal ini? Itulah tantangan yang harus dijawab kalangan Polri pada HUT-nya di tahun 2013 ini," tegasnya.
(Catur Nugroho Saputra)
