Ketua KPK: Banyak Pengusaha Migas Ngaku Suap Pemerintah
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan korupsi di Indonesia sudah amat parah, khususnya di sektor sumber daya alam dan energi. Hampir seluruh pengusaha tambang yang ada di Indonesia tidak membayar royalti kepada pemerintah.
"Hampir 50 persen perusahan tambang yang melakukan eksploitasi di Indonesia itu tanpa bayar royalti ke pemerintah," kata Samad di depan ribuan buruh dan petani dalam 'Dialog Kebangsaan' yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Dia pernah menanyakan kepada para pengusaha apa alasannya enggan membayar royalti. Jawaban yang didapat Samad pun cukup mengejutkan.
"Dia menjawab, karena uang saya yang keluar lebih besar daripada royalti. Bayar ke mana? Saya sudah suap oknum aparatur pemerintah. Asalkan pertambangan saya diperpanjang dan diperluas," paparnya.
Padahal, menurutnya, dengan royalti bisa menghidupi 214 juta masyarakat yang ada di Indonesia. Catatan yang dimiliki KPK, triliunan rupiah bisa diraup dari sebuah blok pertambangan yang ada. Berdasarkan catatan itu, total ada 44 blok migas dan masih ada ratusan lagi yang belum dieksploitasi.
"Ada 44 blok dan harusnya ada royalti Rp15.000 triliun atau katakanlah hampir Rp20.000 triliun. Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp30 juta per bulan. Ini fakta. Negara kita kaya raya tapi rakyatnya miskin," ujar dia.
Untuk perbandingan, Samad juga membeberkan data lain. Soal angka kemiskinan, di Indonesia ada 29,3 juta jiwa atau 11 persen yang berada di bawah garis kemiskinan. "Belum lagi pengangguran yang memprihatinkan, ada 7,6 juta orang. Yang memprihatinkan lagi, utang luar negeri kita mencapai Rp1.937 trliun," tuturnya.
Karena itu, jika tidak ada kongkalikong antara pejabat dan “pengusaha hitam”, tentunya Indonesia akan menjadi negara yang kaya. Atas dasar itu pula dia menyayangkan kekayaan di Indonesia yang hanya dinikmati segelintir orang.
"KPK melihat potensi kekayaan Indonesia sangat besar tapi hanya dinikmati segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha hitam yang rela rakyatnya miskin di negeri ini. Ini bentuk kehancuran dan perampokan kolonial bentuk baru," kata dia.
"Karena itu, praktik kolusi itu harus dihentikan," tegas Samad.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)
