Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Bumerang Bagi Jokowi
JAKARTA - Wacana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden menuai penolakan dari publik.
Bahkan, pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef, mengatakan rencanan tersebut memiliki risiko konstitusional.
"Rencana positivisasi pasal penghinaan presiden punya resiko konstitusional. Materi pasal penghinaan presiden sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 264 RUU KUHP, tidak jauh berbeda dengan Pasal 134, 136 dan 137 KUHP yang telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006," jelas Nasef kepada Okezone, Kamis (6/8/2015).
Oleh karena itu, lanjut Nasef, rencana diundangkannya kembali pasal penghinaan presiden bisa dianggap sebagai constitutional disobedience.
