Lulung: Data BPK soal UPS Bohong!
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana membantah jika pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan hasil pembahasan hanya dari internal DPRD DKI.
Padahal, menurutnya, pembahasan UPS merupakan usulan dari Satuan Kerja Pendapatan Daerah (SKPD) pemerintahan ibu kota.
"Itu baca di mana ya? Enggak ada itu, pasti bohong. Enggak bisa dong kita main bahas-bahas sendiri aja. Logikanya, kalau kita bahas sendiri, uangnya dari mana?," ketus Lunggana saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini melanjutkan, apabila DPRD DKI membahas pengadaan alat tersebut sendiri, maka pengadaan UPS tidak mungkin dapat terwujud.
Pasalnya, DPRD bukan pihak yang memegang uang untuk mengeksekusi pengadaan alat tersebut. Semua kekuasaan, lanjutnya, merupakan wewenang dari eksekutif.
