Lulung: Data BPK soal UPS Bohong!
Politisi PPP ini menambahkan, hal tersebut diperkuat dengan ditetapkannya dua tersangka oleh Bareskim Mabes Polri yang merupakan anggota eksekutif. Hal tersebut, kata Lulung, mempertegas bahwa eksekutif memiliki andil besar dalam pengadaan UPS ini.
"Bagaimana bisa tersangkanya Alex Usman?," ujar Lulung.
Jika data BPK ini benar, sambungnya, pasti DPRD sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Apalagi, saat ini DPRD DKI telah menjalin kerja sama yang baik dengan BPK. "BPK pasti kasih tahu ke kita," ujar Lulung.
Perlu diketahui, berdasarkan LHP BPK 2014, UPS tidak tercantum dalam Badan Perencanaan Anggaran Daerah (BPAD) di suku dinas. UPS baru masuk dalam BPAD setelah dibahas di Komisi E dan hanya ditandatangani oleh pimpinan Komisi E.
Hal serupa juga terjadi paska RAPBD Perubahan 2014. Pengadaan UPS muncul setelah pembahasan internal Komisi E dan ditandatangani oleh pimpinan komisi.
Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 12 Agustus 2014 untuk diinput oleh masing-masing bidang terkait ke dalam perubahan anggaran masing-masing SKPD.
