Kapolri Minta Kasus Korupsi Tidak Diumbar saat Pilkada
MATARAM – Kapolri Jenderal Badroodin Haiti dikabarkan memerintahkan jajarannya untuk tidak mengumbar penanganan kasus korupsi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
Demikian diungkapkan Kabid Humas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Tri Budi Pangastuti. Meski begitu, ia mengatakan amanat tersebut bukan untuk menghentikan penanganan kasus korupsi.
Tri menambahkan, perintah tersebut merupakan perintah khusus. Yakni hanya berlaku pada penanganan kasus korupsi yang berkaitan secara personal dalam pilkada.
Salah satu yang tak ingin diumbar adalah proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram yang baru saja beroperasi.
"Tim penyidik terus mengumpulkan sejumlah alat bukti (kasus itu), termasuk memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan," ujar Tri.
