JAKARTA - Sidang paripurna akhirnya mengesahkan dengan syarat Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 menjadi Undang-Undang (UU).
Padahal sebelum APBN tersebut diketok palu, terjadi perdebatan pajang mengenai draft Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 26 BUMN. Khusunya dari Fraksi Partai Gerakan Ndonesia Raya (Gerindra).
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, perdebatan panjang tersebut terjadi lantaran 10 fraksi di DPR ingin terlebih dahulu melihat garis politik anggaran pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Sebenarnya semua teman-teman di DPR lepas dari fraksinya semua ingin melihat garis politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Jadi teman-teman di DPR ingin melihat korelasi janji Jokowi-JK dengan politk anggaran," ujar Hendrawan dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (31/10/2015).
Menurutnya, janji Jokowi-JK semasa kampanye menjadi penyebab perdebatan panjang di sidang paripurna DPR. Jokowi-JK dahulu berjanji akan mensejahterahkan rakyat.