Presiden Diminta Tak Terjebak Kepentingan Parpol
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak terjebak pada kepentingan politik PDI Perjuangan dan mengorbankan iklim investasi yang mulai membaik.
Pakar hukum pidana dan tindak pidana korupsi LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menanggapi rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta Presiden mencopot Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II RJ Lino dan membatalkan kerjasama investasi antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) di JICT.
"Jika kepentingan seperti ini diakomodir, iklim investasi kita akan rusak dan kebijakan ekonomi Presiden bakal gagal total," tegas Jamin, Minggu (20/12/2015).
Menurut Jamin, dari hasil rekomendasi dan data-data yang disampaikan, sangat jelas terlihat bahwa Pansus Pelindo II telah gagal untuk membuktikan alasan pembentukan pansus ini, yaitu dugaan adanya penyimpangan di Pelindo II.
Bahkan terkait perpanjangan kontrak JICT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya telah menegaskan tidak adanya kerugian negara dan hasil lembaga itu mengikat.
