JAKARTA - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menemui perwakilan peserta demo pada Jumat 4 November 2016.
Selain itu, Fahira menilai, ketiadaan manajemen konflik terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ini akan berlanjut.
"Selama Ahok diperiksa, ada gerakan yang coba menggeser dan membolak-balikan logika publik bahwa Buni Yani, pengunggah video Ahok, dianggap orang yang paling bertanggung jawab terhadap kemarahan publik dan kericuhan aksi damai 4 November 2016," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Kehadiran isu Buni Yani, kata Fahira, membuat gerakan masif dan sistematis untuk mencari “kambing hitam” atas kasus dugaan penistaan agama. Selain itu, ia menilai opini bahwa Buni Yani berpeluang menjadi tersangka akan menambah polemik.
"Kasus utama itu dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kasus Buni Yani itu kasus sampingan. Bagaimana ceritanya, objek yang menjadi kasus utama masih dalam pemeriksaan, tetapi objek yang menjadi kasus sampingan sudah berpotensi menjadi tersangka," tutupnya.
(Feri Agus Setyawan)